Baniinnews, Bandar Lampung - Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Bank Indonesia Perwakilan Lampung, serta Bank Lampung. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kesiapan teknis dan kelembagaan menjelang peluncuran resmi aplikasi SAIBARA.

Dalam arahannya, Slamet Riadi menegaskan bahwa inovasi digital seperti SAIBARA merupakan bagian penting dari upaya Bapenda untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel.

“Kita harus menutup seluruh potensi kebocoran pada penerimaan non-pajak daerah. Di saat yang sama, kita juga perlu menggali sumber-sumber baru yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan,” ujar Slamet Riadi.

Melalui aplikasi SAIBARA, proses pembayaran dan pelaporan retribusi serta sewa aset daerah akan dilakukan secara digital dengan sistem yang terintegrasi. Aplikasi ini didukung oleh QRIS dan Virtual Account Bank Lampung, sehingga seluruh transaksi pembayaran masyarakat akan langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tanpa melalui perantara. Dengan demikian, proses pengawasan dan pelaporan dapat dilakukan secara real-time dan lebih transparan.

Selain itu, SAIBARA juga dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun pihak penyewa aset daerah dalam mengakses informasi tarif, melakukan transaksi, serta memantau status pembayaran. Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses administrasi, meminimalkan kesalahan input manual, dan meningkatkan kepuasan layanan publik.

Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Lampung dalam kesempatan tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap peluncuran aplikasi SAIBARA. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan komitmen Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam memperluas implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah.

“Kami siap mendukung penuh inisiatif Bapenda Lampung melalui SAIBARA. Ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan otoritas keuangan untuk mempercepat digitalisasi keuangan daerah,” ujar perwakilan Bank Indonesia.

Sementara itu, Bank Lampung sebagai mitra penyedia layanan pembayaran juga menyampaikan kesiapan dalam menyediakan infrastruktur sistem pembayaran yang aman, cepat, dan terhubung dengan sistem keuangan daerah. Dukungan ini mencakup pengembangan fitur virtual account, integrasi QRIS, serta optimalisasi kanal pembayaran melalui jaringan digital Bank Lampung.

Kepala Bapenda Slamet Riadi menambahkan bahwa implementasi SAIBARA tidak hanya berorientasi pada kemudahan transaksi, tetapi juga menjadi bagian dari agenda besar reformasi birokrasi di bidang pendapatan daerah.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah penerimaan daerah tercatat dengan jelas, tersalurkan tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan digitalisasi, semua proses menjadi lebih terbuka, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan PAD,” tegasnya.

Aplikasi SAIBARA diharapkan dapat resmi diluncurkan dalam waktu dekat setelah seluruh aspek teknis, regulasi, dan koordinasi lintas instansi dinyatakan siap. Langkah ini menjadi tonggak penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel, cepat, dan modern, sejalan dengan visi digitalisasi keuangan daerah yang dicanangkan oleh Gubernur Lampung.