Baniinnews, Bandar Lampung - Pemeriksaan tematik ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, di mana ketahanan pangan ditetapkan sebagai salah satu fokus utama pemerintah.

BPK RI menekankan empat pilar dalam pelaksanaan pemeriksaan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan keberlanjutan pangan di seluruh wilayah Indonesia. Pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh mulai dari aspek produksi, distribusi, hingga konsumsi, untuk memastikan penggunaan anggaran pangan yang tepat sasaran, efektif, dan bebas dari penyimpangan.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua BPK RI, Budi Prijono, menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan isu strategis yang berhubungan langsung dengan kedaulatan dan kesejahteraan bangsa.

“Ketahanan pangan adalah isu strategis yang menyangkut kedaulatan dan kesejahteraan bangsa. Pemeriksaan ini memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya pemeriksaan tematik ini sebagai upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. “Sesuai arahan Presiden, terapkan prinsip zero tolerance terhadap korupsi. Tata kelola pangan harus bersih agar rakyat merasakan manfaatnya,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan tematik ini.

“Pemprov Lampung berkomitmen memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem ketahanan pangan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Pemeriksaan ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola sekaligus memastikan program pangan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lampung,” ujar Marindo.

Lebih lanjut, Marindo menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketersediaan dan distribusi pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan di daerah.

Hasil dari pemeriksaan tersebut akan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan efektivitas serta akuntabilitas pengelolaan program ketahanan pangan.

Melalui sinergi antara BPK RI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, diharapkan terbentuk sistem ketahanan pangan nasional yang transparan, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.