Sekdaprov Lampung Harapkan Pendampingan BPKP Tingkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah

Baniinnews - Bandar Lampung, pemerintah Provinsi Lampung, Sekertaris Daerah Provinsi Lampung Dr. Marindo menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan, dan akuntabel, ia menyampaikan arahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal agar dalam setiap pengambilan kebijakan strategis, Pemprov Lampung senantiasa berkonsultasi dan didampingi BPKP untuk mendapatkan second opinion atau pandangan alternatif yang objektif dan komprehensif, setiap kebijakan fiskal harus disiapkan dengan baik dan tidak menimbulkan celah yang dapat mengurangi kepercayaan publik

la juga menyoroti harapan Gubernur akan pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), di mana seluruh OPD diharapkan memiliki kreativitas dan inovasi dalam menggali potensi pendapatan, salah satunya melalui kerja sama dengan BUMD maupun mitra strategis lainnya.

Pemprov Lampung, lanjutnya, berkomitmen meningkatkan kepercayaan baik secara internal dalam birokrasi maupun secara eksternal di hadapan publik, ia pun mengapresiasi peran BPKP dalam memberikan dukungan dan pendampingan pengawasan keuangan yang konstruktif.

Sementara itu, jajaran BPKP menyampaikan kesiapan mereka untuk terus mendampingi pemerintah daerah. dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan efektif, Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Agus Setiyawan, menyampaikan bahwa BPKP hadir sebagai mitra kerja pemerintah dengan fokus pada tiga aspek utama, yaitu tata kelola (governance), manajemen risiko, dan pengendalian internal.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), telah menegaskan kembali komitmennya untuk bekerja sama secara erat dengan lembaga eksekutif, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pendekatan kolaboratif ini penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di seluruh negeri. Dengan melibatkan berbagai lembaga pemerintah, BPKP bertujuan untuk memastikan penggunaan dana publik secara bijaksana dan bertanggung jawab. Kemitraan semacam ini membantu menciptakan sistem keuangan yang lebih efisien dan akuntabel, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan terhadap operasional pemerintah.