Baniinnews, Lampung-Jawa Barat - Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menghadiri Retreat Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/LPNK dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 600.3/7565/SJ tentang Rapat Koordinasi dalam rangka Sinkronisasi Program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025, serta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Dari Provinsi Lampung, kegiatan retreat ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Anang Risgiyanto, dan Kasat Pol PP Provinsi Lampung M. Zulkarnain. Kehadiran ketiganya mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung upaya penyelarasan arah kebijakan nasional dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Retreat ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi dan koordinasi lintas pemerintahan, baik antara kementerian lembaga dengan pemerintah daerah, maupun antar-daerah itu sendiri. Forum ini juga menjadi ajang dialog terbuka untuk membahas isu-isu strategis pembangunan nasional dan daerah secara komprehensif, termasuk penyelarasan program prioritas pemerintah pusat dalam kerangka RPJMN 2025–2029.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antarpemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil.

“Pemerintahan yang efektif hanya akan terjadi ketika kementerian, lembaga, provinsi, kota, dan kabupaten bisa seirama,” ujar Bima Arya. “Sinergi dan efektivitas inilah yang akan membawa kita menuju cita-cita Indonesia Maju 2045.”

Menurutnya, retreat ini bukan sekadar forum koordinasi teknis, melainkan momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan kesamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan nasional.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat peran para Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai motor penggerak birokrasi di daerah.

“Retreat ini bukan sekadar kegiatan penyegaran, tetapi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan soliditas antar-Sekda di seluruh Indonesia,” ujar Benni di Jakarta.

Lebih lanjut, Benni menegaskan bahwa Kemendagri terus berkomitmen memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kolaborasi para Sekda.

“Kami berharap melalui retreat ini, para Sekda mampu menjadi agen perubahan dalam mendorong efektivitas pemerintahan daerah serta memastikan program prioritas nasional terlaksana dengan baik,” pungkasnya.

Retreat Sinkronisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025 ini diikuti oleh 1.104 peserta dari seluruh Indonesia, terdiri atas, 38 Sekda Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, 514 Sekda Kabupaten/Kota, dan 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota.

Selama kegiatan berlangsung, peserta mengikuti berbagai sesi diskusi, pembekalan, serta koordinasi lintas sektor bersama 22 kementerian dan lembaga nasional, di antaranya: Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Pendidikan Tinggi.

Kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi dan penyelarasan pelaksanaan program strategis nasional dengan perencanaan pembangunan daerah, guna memastikan efektivitas pencapaian target RPJMN 2025–2029 serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan akuntabel.