Baniinnews, Bandar Lampung - Dalam kesempatan itu, Sekdaprov Marindo menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tengah mengembangkan Super App “Lampung IN”, sebuah platform terpadu yang akan menghimpun data dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menampilkannya secara real-time melalui dashboard visual bagi pimpinan daerah.

Sistem ini, lanjut Marindo, akan menjadi tulang punggung integrasi data daerah sekaligus wadah pengambilan keputusan strategis berbasis data. Ia juga memperkenalkan konsep pemerintahan “faceless government”, yakni sistem kerja digital yang efisien tanpa tatap muka fisik, namun tetap akuntabel karena seluruh aktivitas terekam dan terverifikasi secara daring.

“Digitalisasi bukan sekadar soal aplikasi, tapi soal mindset. Pemerintahan ke depan bukan hanya paperless, tapi juga faceless bekerja tanpa batas ruang dan waktu, namun tetap transparan dan bertanggung jawab,” ujar Marindo Kurniawan.

CEO Inixindo Yogyakarta, Andi Yuniantoro, memberikan apresiasi terhadap pemaparan Sekdaprov Marindo yang dinilai sangat komprehensif dan visioner dalam memahami esensi digitalisasi pemerintahan.

“Saya sangat terkesan dengan cara pandang Pak Sekda yang menempatkan data sebagai fondasi utama digitalisasi. Diksi faceless yang beliau sampaikan adalah gagasan baru yang menarik saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Itu menunjukkan pemahaman mendalam terhadap inti transformasi digital,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Askompsi menambahkan bahwa Lampung dapat menjadi contoh baik dalam kepemimpinan digital di tingkat daerah.

“Pemahaman Pak Sekda terhadap pentingnya validitas data dan keamanan informasi menunjukkan arah yang benar. Kami di Askompsi bahkan menjuluki beliau sebagai Provokator Digitalisasi Indonesia, karena mampu menginspirasi provinsi lain untuk bergerak cepat menuju pemerintahan digital,” katanya.

Dengan visi yang kuat serta komitmen tinggi terhadap integrasi dan keamanan data, Pemerintah Provinsi Lampung siap menjadi pelopor transformasi digital pemerintahan daerah di Indonesia.

Langkah ini diharapkan tidak hanya mempercepat proses birokrasi, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, inklusif, dan berbasis data akurat demi kesejahteraan masyarakat Lampung.