Baniinnews, Bandar Lampung - Kegiatan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal Pemeriksaan ini merupakan bagian dari agenda pemeriksaan tematik nasional BPK RI yang dilaksanakan secara serentak di tujuh provinsi di Indonesia. Fokus pemeriksaan diarahkan pada peran pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional, dengan perhatian khusus terhadap komoditas padi dan jagung, dua komoditas strategis dan unggulan di Provinsi Lampung.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, dalam sambutannya menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, khususnya dalam periode tahun anggaran 2023 hingga semester I tahun 2025.

“Pemeriksaan ini akan berlangsung selama 35 hari, mulai tanggal 14 Oktober hingga 21 November 2025. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata dalam memperkuat ketahanan pangan, baik dari aspek produksi, distribusi, maupun stabilitas harga,” ujar Nugroho.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas dukungan dan kerja sama yang baik selama pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan sebelumnya. “BPK RI mengapresiasi keterbukaan dan komitmen Pemprov Lampung dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Kami berharap kolaborasi ini dapat terus terjaga demi peningkatan akuntabilitas, efektivitas, dan tata kelola keuangan daerah yang berkelanjutan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nugroho juga menyoroti peran strategis Provinsi Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Produksi padi dan jagung Lampung yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kestabilan pasokan pangan nasional.

“Lampung memiliki potensi besar tidak hanya sebagai penghasil komoditas, tetapi juga sebagai daerah yang mampu mengembangkan sistem pangan berkelanjutan. Hal inilah yang ingin kami nilai lebih dalam pemeriksaan tematik ini,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik dan mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI.

“Pemeriksaan ini merupakan bagian penting dari upaya bersama untuk memastikan bahwa setiap program pemerintah berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh selama proses pemeriksaan berlangsung,” ujar Marindo.

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan ini menjadi momentum berharga bagi Pemprov Lampung untuk melakukan introspeksi dan memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah.

“Bagi kami, pemeriksaan bukan sekadar evaluasi, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,” katanya.

Marindo juga menegaskan bahwa isu ketahanan pangan menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal. Sejumlah program strategis telah dijalankan, mulai dari peningkatan produktivitas lahan pertanian, pengembangan teknologi pertanian modern, hingga perluasan akses pasar bagi petani.

“Melalui berbagai program prioritas, Pemerintah Provinsi Lampung berupaya memperkuat rantai nilai pangan, mulai dari hulu hingga hilir. Dukungan BPK RI melalui pemeriksaan ini tentu sangat berharga bagi kami untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Marindo menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK RI nantinya akan menjadi dasar penting bagi Pemprov Lampung dalam melakukan perbaikan kebijakan dan tata kelola pemerintahan di sektor pangan.

“Kami percaya, dengan sinergi yang kuat antara BPK RI dan Pemerintah Provinsi Lampung, maka prinsip good governance dapat semakin kokoh diterapkan di setiap lini pemerintahan,” tuturnya.

Dengan pelaksanaan pemeriksaan ini, diharapkan dapat terwujud sinergi yang lebih kuat antara lembaga pemeriksa dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus menjaga integritas serta meningkatkan kinerja dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat.