Baniinnews, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD serta memastikan penyelesaian kegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu di penghujung tahun anggaran 2025. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah menjalin sinergi bersama jajaran Kementerian Keuangan, khususnya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Bandar Lampung dan perwakilan Bidang I Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan itu, Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan bahwa koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan jajaran Kementerian Keuangan sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan, pencairan anggaran, dan pelaporan keuangan.

“Kedisiplinan waktu dalam penyelesaian kegiatan, penyusunan kontrak, hingga penyampaian dokumen keuangan menjadi hal penting agar tidak ada kegiatan yang

tertunda menjelang akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, sinergi dan komunikasi dengan KPPN serta BPKAD harus terus dijaga,” ujar Marindo.

Tim DJPb dalam pertemuan tersebut juga memberikan sejumlah arahan teknis terkait penyelesaian kegiatan akhir tahun, terutama mengenai batas waktu penyampaian dokumen, Berita Acara Serah Terima (BAST), serta proses pendaftaran kontrak di KPPN. Mereka mengingatkan bahwa setiap keterlambatan dalam penyelesaian administrasi dapat berdampak pada penyerapan anggaran dan menurunkan kinerja fiskal daerah.

Selain itu, Sekdaprov Marindo juga menekankan pentingnya optimalisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang bersumber dari APBN agar pelaksanaannya selaras dengan program prioritas daerah. Ia meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk lebih proaktif berkoordinasi dengan instansi vertikal dan BPKAD dalam pengelolaan dana tersebut.

Pertemuan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman bersama tentang langkah-langkah percepatan pelaksanaan anggaran di triwulan terakhir tahun 2025. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan realisasi keuangan yang optimal dengan tetap menjaga kualitas output kegiatan, sehingga hasil pembangunan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Dari pihak Kementerian Keuangan, Kepala KPPN Tipe A1 Bandar Lampung menyampaikan apresiasi terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang terus menjaga komunikasi dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

“Kami sangat mengapresiasi langkah cepat dan koordinatif dari Pemprov Lampung. Kami siap mendampingi dan memberikan asistensi teknis agar seluruh proses administrasi keuangan berjalan lancar dan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Pertemuan diakhiri dengan penegasan komitmen bersama antara Pemprov Lampung dan jajaran Kementerian Keuangan untuk memperkuat sinergi, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta mempercepat penyelesaian kegiatan dan pencairan dana di akhir Tahun Anggaran 2025. Kedua pihak sepakat untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan anggaran di seluruh perangkat daerah guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.