Rapat Koordinasi Penguatan Kinerja dan Akuntabilitas BPKAD Lampung

Baniinnews - Bandar Lampung, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., memberikan arahan penting kepada pejabat struktural dan fungsional di lingkungannya. Arahan ini berfokus pada penguatan kinerja dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas yang dihadapi oleh BPKAD. Menyusul pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, arahan tersebut menjadi krusial untuk menjamin kualitas tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan sinergis.

Salah satu poin penting yang disampaikan oleh Dr. Marindo adalah pentingnya menjaga dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP merupakan indikator penting yang menandakan bahwa laporan keuangan daerah telah disusun dan disajikan dengan baik, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Mempertahankan opini ini tidak hanya mencerminkan kredibilitas BPKAD, tetapi juga berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, menjaga opini WTP menjadi prioritas utama bagi seluruh jajaran BPKAD.

Dr. Marindo juga menekankan pentingnya mempelajari serta menindaklanjuti temuan BPK pada audit sebelumnya agar tidak terulang di masa mendatang, BPKAD akan meningkatkan akuntabilitas dan kinerja. Temuan-temuan yang disampaikan oleh BPK bukanlah sekadar catatan, melainkan pelajaran berharga yang harus dimanfaatkan untuk perbaikan. Dengan mengevaluasi dan melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

Evaluasi temuan audit belanja tahun 2023-2024 juga menjadi salah satu agenda penting. Audit ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa pengeluaran anggaran dilakukan sesuai peruntukannya, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran daerah. Melalui evaluasi yang mendalam, BPKAD dapat menemukan area yang membutuhkan perbaikan dan penguatan, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih baik.

Kolaborasi lintas unsur pentahelix, yang meliputi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media, juga ditekankan dalam arahan ini. Sinergi antara berbagai stakeholder akan menciptakan pendekatan komprehensif dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat, diharapkan akan muncul inovasi dan solusi yang lebih baik dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh BPKAD.

Peningkatan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi merupakan langkah penting yang harus diambil oleh seluruh pegawai BPKAD. Setiap pejabat diharapkan tidak hanya menjalankan tugas mereka, tetapi juga proaktif dalam mencari cara untuk meningkatkan kinerja individu maupun tim. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan integritas menjadi kunci untuk mencapai tujuan organisasi.

Arahan yang disampaikan oleh Dr. Marindo Kurniawan menjadi pengingat bagi seluruh anggota BPKAD Provinsi Lampung untuk terus berusaha meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah dengan cara yang profesional, transparan, dan sinergis. Dengan demikian, BPKAD diharapkan dapat menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan yang baik, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (Tim).