Pj. Bupati nukman, Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan di Lampung Barat

Pj. Bupati Lampung Barat Drs. Nukman M.M membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan (Rakor Pop) triwulan IV tahun 2024, berlangsung di Aula Kagungan Setdakab, Kamis 21/11/2024.

Baniinnews.com

11/21/20242 min read

Baniinnews - Pj. Bupati Lampung Barat, Drs. Nukman M.M, baru-baru ini mengadakan Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan (Rakor Pop) untuk triwulan IV tahun 2024. Rapat tersebut dilaksanakan di Aula Kagungan Setdakab pada Kamis, 21 November 2024. Dalam suasana yang formal namun akrab, acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk staf ahli, kepala perangkat daerah, sekertaris, serta camat di lingkungan pemerintah kabupaten. Pertemuan tersebut menjadi momen penting untuk memperkuat kolaborasi antar berbagai instansi dan memastikan semua pihak berkomitmen dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Nukman menekankan bahwa Rakor Pop memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan evaluasi pelaporan penyerapan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD). Dia menjelaskan bahwa Rakor Pop bukan hanya sekadar rutinitas administrasi, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat keterhubungan antar OPD, yang akan berujung pada peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Untuk mewujudkan pelaksanaan APBD secara tepat waktu, mutu, dan sasaran, diperlukan pengendalian yang intensif melalui rapat koordinasi, konsultasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan. Nukman menambahkan, "Dengan adanya koordinasi yang baik, kita bisa lebih responsif terhadap berbagai tantangan yang ada dan mencapai visi pembangunan daerah secara optimal."

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring kinerja anggaran yang dilakukan oleh perangkat daerah, diketahui bahwa sampai dengan 31 Oktober 2024, penyerapan anggaran baru mencapai 72,58 persen dari target 88,30 persen. Sementara itu, berdasarkan anggaran kas, penyerapan anggaran tercatat sebesar 82,20 persen. Angka ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki strategi pelaksanaan agar target yang ditetapkan dapat tercapai sebelum akhir tahun fiskal.

Nukman menjelaskan bahwa rendahnya penyerapan anggaran disebabkan oleh realisasi dana dak fisik dan non fisik yang masih di bawah target, yaitu masing-masing 44,62 persen dan 52,09 persen. Situasi ini, menurutnya, perlu segera diatasi dengan peninjauan kembali terhadap proyek-proyek yang berjalan, serta penguatan dalam kapasitas manajerial di tingkat daerah. Ia juga menyarankan agar setiap kepala OPD melakukan pendekatan proaktif dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah semakin meningkat.

Dengan semakin mendekatnya akhir tahun, Nukman meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih cermat dalam memperhatikan setiap kegiatan dan anggaran. Dalam konteks penyerapan anggaran yang baru tercatat sebesar 82,20 persen, sangat penting bagi setiap OPD untuk tidak hanya memantau realisasi anggaran tetapi juga untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja mereka. Dia berharap agar semua OPD melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja dan percepatan realisasi anggaran. Selain itu, Nukman mendorong setiap OPD untuk menyusun laporan berkala yang berisi gambaran jelas mengenai progres aktivitas mereka, sehingga dapat segera diambil langkah-langkah perbaikan jika ditemukan kendala.

Nukman juga mengingatkan kepada para camat, sekretaris, dan kepala bidang untuk bersikap proaktif dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Dalam setiap kegiatan, kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat sangatlah vital. Upaya bersama ini diharapkan dapat mewujudkan semua program yang telah direncanakan dengan baik. Nukman menekankan pentingnya komunikasi yang efektif di antara semua pihak. Informasi yang jelas dan transparan dapat menghindari mispersepsi dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Melalui rakor ini, diharapkan keterlibatan dan komitmen semua pihak untuk mencapai target yang telah ditetapkan, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Lampung Barat. Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan komprehensif, pihaknya yakin bahwa segala tantangan dalam pelaksanaan anggaran dapat diatasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.