Pemprov targetkan nol persen kemiskinan ekstrem Provinsi Lampung pada 2027.

Baniinnews - Bandar Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung Sekertaris Daerah Dr. Marindo Kurniawan, memimpin rapat penting yang berfokus pada pengelolaan Proyek Data Kemiskinan Ekstrem. Inisiatif ini menekankan kebutuhan mendesak untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Lampung, sejalan dengan target nasional untuk mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2027. Dengan membangun sistem integrasi yang komprehensif di lingkungan pemerintah provinsi, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program-program bantuan sosial diarahkan secara efektif kepada mereka yang paling membutuhkan.

Komponen kunci dari inisiatif ini adalah validasi dan konsolidasi data, yang berfungsi sebagai dasar pengembangan sistem perencanaan dan evaluasi berbasis bukti. Data yang akurat sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk merumuskan strategi yang secara langsung mengatasi akar permasalahan kemiskinan ekstrem. Dengan memanfaatkan informasi yang andal, para pembuat kebijakan dapat merancang intervensi yang tidak hanya tepat sasaran tetapi juga terukur, sehingga meningkatkan efektivitas keseluruhan program sosial yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

Integrasi berbagai program sosial yang menandai langkah-langkah signifikan dalam transformasi manajemen publik di Lampung. Melalui pembuatan kebijakan berdasarkan bukti, pemerintah provinsi dapat menyusun rencana yang menanggapi kebutuhan warga secara lebih efektif sekaligus memastikan transparansi dalam alokasi bantuan. Pendekatan holistik ini memungkinkan pemahaman yang lebih jelas tentang dampak inisiatif sosial, menumbuhkan budaya akuntabilitas, dan peningkatan berkelanjutan dalam pelayanan publik.

Projek Management Office (PMO) mewakili arah baru bagi Pemerintah Provinsi Lampung, yang menekankan pergeseran menuju praktik manajemen yang lebih digital, kolaboratif, dan efisien. Transisi ini sangat penting dalam meningkatkan kapasitas provinsi dalam memerangi kemiskinan ekstrem, karena mengintegrasikan teknologi canggih dan analitik data ke dalam proses pengambilan keputusan. Inovasi semacam itu sangat penting untuk melacak kemajuan dan membuat penyesuaian secara langsung terhadap kebijakan dan program.

Pemerintah Provinsi Lampung sedang membina sinergi yang lebih kuat di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi daerah, badan statistik, dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini mencakup lembaga non-pemerintah, pelaku bisnis, dan kelompok masyarakat, yang membentuk satu kesatuan dalam melawan kemiskinan ekstrem. Dengan menggabungkan sumber daya dan keahlian, kemitraan ini berperan penting dalam mengatasi berbagai tantangan terkait kemiskinan, sehingga meningkatkan efektivitas upaya pemerintah provinsi secara keseluruhan.