Pemprov Lampung Gelar Evaluasi PKB dan BBNKB 2025, Sekdaprov Tegaskan Tidak Ada Kebijakan Larangan Beli BBM

Baniinnews, Bandar Lampung - Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekdaprov Lampung Dr. Marindo Kurniawan, berlangsung di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Evaluasi kali ini secara khusus memfokuskan pembahasan pada kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat di seluruh Lampung.

Sekdaprov menekankan pentingnya penguatan peran Samsat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menggugah kesadaran wajib pajak.

“Dalam tiga bulan terakhir ini, kita ingin UPTD fokus turun ke lapangan, menggugah wajib pajak, dan memastikan data yang ada dapat direalisasikan menjadi penerimaan daerah,” ujar Marindo.

Ia menjelaskan, strategi optimalisasi pajak daerah akan dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, camat, hingga lurah. Menurutnya, sinergi lintas pemerintahan tersebut krusial agar potensi penerimaan pajak dapat dimaksimalkan.

“Data yang ada sekarang ini belum semuanya terrealisasi. Maka dengan bekerjasama dengan bupati, walikota, serta pamong setempat, kita dorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya,” jelasnya.

Selain itu, Sekdaprov juga menegaskan klarifikasi terkait isu yang beredar di masyarakat mengenai larangan pembelian BBM bagi kendaraan yang belum membayar pajak. “Kita pastikan tidak pernah ada kebijakan yang melarang membeli bensin di SPBU bagi kendaraan yang belum bayar pajak. Itu berita menyesatkan dan tidak benar,” tegas Marindo.

Ia menambahkan, hingga saat ini Pemprov Lampung tidak pernah mengeluarkan aturan yang menghubungkan pembayaran pajak kendaraan dengan pelayanan pengisian BBM. “Tidak pernah ada statement seperti itu. Jadi saya pastikan tidak ada kebijakan semacam itu di Provinsi Lampung,” pungkasnya.