Pemprov Lampung Batasi Pencitraan, Fokus pada Substansi Informasi Publik

Baniinnews - Bandar Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung resmi mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan foto pimpinan daerah dalam publikasi media luar ruang. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 000.9.3.3/6674/SJ tentang Penataan dan Pemberian Izin Pemasangan Reklame.

Langkah ini bertujuan menciptakan tata kelola komunikasi publik yang profesional, efisien, netral, dan berorientasi pada pelayanan informasi kepada masyarakat.

Sebagai implementasi di tingkat daerah, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 131 Tahun 2025 tentang Pembatasan Penggunaan Foto Pimpinan Daerah dalam Publikasi Media Luar Ruang di Provinsi Lampung.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Perangkat Daerah serta mitra kerja mereka dalam melakukan publikasi di berbagai media luar ruang. Isi utama edaran tersebut mencakup beberapa poin penting, antara lain:

1. Penataan reklame harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, mencakup berbagai bentuk media luar ruang seperti papan/billboard, megatron, videotron, LED, spanduk, stiker, kendaraan, udara, suara, film, peragaan, hingga graffiti.

2. Larangan pencantuman foto pimpinan daerah — termasuk Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah — pada media luar ruang seperti baliho, billboard, spanduk, umbul-umbul, dan videotron. Sebagai gantinya, publikasi harus menggunakan logo resmi Provinsi Lampung.

3. Fokus desain publikasi diarahkan pada substansi informasi, seperti program prioritas pemerintah, layanan publik, atau capaian kinerja, bukan pada personalisasi pejabat.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap regulasi nasional, tetapi juga sebagai upaya membangun komunikasi publik yang lebih bermartabat dan informatif.