Baniinnews – Bandar Lampung, Pemerintah Provinsi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi yang digelar di Balai Keratun, Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat pengawas, dan penegak hukum untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Rakor tersebut menyoroti secara khusus upaya pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) — sektor yang kerap menjadi titik rawan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Agus Setiyawan, dalam paparannya menegaskan pentingnya penerapan prinsip value for money dalam setiap proses pengadaan pemerintah.

> “Pengadaan barang dan jasa bukan sekadar formalitas. Barang dan jasa yang diadakan harus benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, serta digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan publik,” ujar Agus.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Kuswanto, menambahkan bahwa kasus-kasus korupsi di bidang PBJ umumnya berawal dari lemahnya administrasi, proyek yang tidak selesai, atau penyimpangan sejak tahap perencanaan.

> “Kunci pencegahan ada pada mitigasi risiko sejak awal serta kelengkapan administrasi yang baik,” tegasnya.

Sekdaprov Marindo Kurniawan dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus memperkuat pengawasan internal dan memperbaiki sistem tata kelola.

> “Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat hukum, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan. Lampung berkomitmen untuk membangun sistem yang bersih dan transparan,” ungkap Marindo.

Melalui Rakor ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum dapat semakin mengokohkan langkah menuju pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi serta berpihak pada kepentingan masyarakat.