Kunjungan Tim Monev dari Komisi Informasi Publik Provinsi Lampung ke Metro Command Center

Baniinnews - Pjs. Wali Kota Metro, Descatama Paksi Moeda, baru-baru ini menerima kunjungan dari Tim Monev Komisi Informasi Publik Provinsi Lampung di Metro Command Center, sebuah fasilitas yang dirancang untuk mendukung transparansi dan pengelolaan informasi publik di wilayah Metro. Dalam sambutannya pada hari Rabu, 30 Oktober 2024, Descatama dengan semangat menyatakan harapannya agar kegiatan monitoring dan evaluasi ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi dapat memberikan umpan balik yang konstruktif untuk peningkatan pelayanan informasi publik di Kota Metro. Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi adalah salah satu pilar demokrasi yang sangat penting, karena melalui transparansi, masyarakat dapat mengawasi kebijakan publik serta pembangunan yang berlangsung di kota mereka. Selain itu, Descatama juga menggarisbawahi perlunya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan iklim informasi yang lebih baik, sehingga setiap warga kota merasa terlibat dan memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya komunikasi yang efektif dan jujur, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam memajukan Kota Metro ke arah yang lebih sustainable dan sejahtera.

Ketua Tim Monev, Erizal, menekankan tanggung jawab mereka berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait keterbukaan informasi publik di Provinsi Lampung. Ia menjelaskan bahwa agenda tahunan ini dilakukan untuk melibatkan berbagai klaster, termasuk OPD, lembaga vertikal, dan perguruan tinggi. Dalam kesempatan ini, Erizal juga mengajak semua pihak untuk aktif berpartisipasi dalam penyebaran informasi yang bermanfaat, serta menerapkan inovasi dalam teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas data kepada masyarakat.

Erizal berharap semua entitas publik dapat taat terhadap prinsip keterbukaan, yang bertujuan agar tidak ada selisih informasi antara Komisi Informasi Publik dan data yang ada di daerah. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam hal ini sangat penting untuk menciptakan budaya transparansi. Proses sosialisasi terkait penilaian juga telah dimulai, dan penilaian akhir akan dilakukan menjelang anugerah pada 6 Desember 2024 di Novotel. Selain itu, Erizal mengungkapkan pentingnya adanya umpan balik dari masyarakat terkait informasi yang disediakan, sehingga ke depan semua informasi publik dapat lebih relevan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro, Subehi, menambahkan pentingnya keterbukaan informasi dalam monev, yang merupakan bagian integral dari evaluasi dan pengawasan kinerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menekankan bahwa setiap OPD harus memiliki dan menerapkan SOP yang baik dalam pengelolaan informasi publik, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya akurat tetapi juga informatif dan mudah dipahami. Selain itu, Subehi juga menggarisbawahi peran penting Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (TPPI) dalam menyaring dan mendistribusikan informasi tersebut, untuk memastikan bahwa publik mendapatkan akses ke data yang relevan dan tepat waktu, serta terhindar dari misinformasi.

Melalui kegiatan monev ini, diharapkan Kota Metro dapat mempertahankan predikat informatif yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi teladan bagi daerah lain dalam hal keterbukaan informasi publik, terutama di Provinsi Lampung. Keterbukaan ini tidak hanya menciptakan akuntabilitas, tetapi juga mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan bermartabat, serta memberi dampak positif bagi pembangunan sosial dan ekonomi di masyarakat. Dengan mengedepankan transparansi, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat, sehingga memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Dengan komitmen yang kuat dari pimpinan daerah dan partisipasi aktif dari semua pihak, harapannya adalah Kota Metro akan semakin maju dalam memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada publik. Hal ini menandakan bahwa pemerintah bukan hanya sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai pendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya akan menciptakan ekosistem pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi publik.