Kepala BPPRD Lampung Selatan sambut kunjungan Kepala Bank Lampung cabang Kalianda.

Baniinnews - Lampung Selatan, Kepala Badan Pendapatan Daerah (BPPRD) Lampung Selatan menerima kunjungan Kepala Bank Lampung Cabang Kalianda untuk membahas penyediaan alat perekam pajak di Kabupaten Lampung Selatan. Pemasangan alat perekam pajak di tempat usaha wajib pajak daerah merupakan langkah BPPRD Lampung Selatan dalam mengoptimalkan pajak daerah dan mewujudkan tata kelola perpajakan yang bersih dan transparan.

Kunjungan Kepala Bank Lampung Cabang Kalianda ini merupakan wujud kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah dengan lembaga keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan pajak di Kabupaten Lampung Selatan. Dengan menyediakan alat perekam pajak di tempat usaha wajib pajak, BPPRD ingin memperlancar proses pelaporan pajak dan mengurangi potensi penggelapan pajak.

Inisiatif ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pengumpulan pajak dan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Penggunaan teknologi dalam pencatatan pajak tidak hanya menyederhanakan proses pelaporan bagi wajib pajak, tetapi juga memungkinkan BPPRD untuk melacak pembayaran pajak secara akurat dan mendeteksi potensi penggelapan pajak.

Dengan bermitra dengan lembaga keuangan seperti Bank Lampung, BPPRD dapat memanfaatkan jaringan dan sumber daya mereka untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pemilik bisnis dan individu di Kabupaten Lampung Selatan. Pendekatan kolaboratif terhadap administrasi perpajakan ini dapat membantu memperkuat ekonomi lokal dan memastikan bahwa pendapatan pajak dikumpulkan secara tepat waktu dan efisien.

Kunjungan Kepala Cabang Bank Lampung di Kalianda menyoroti pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah dan lembaga keuangan dalam mempromosikan kepatuhan pajak dan meningkatkan upaya pengumpulan pendapatan di Kabupaten Lampung Selatan. Dengan berinvestasi dalam peralatan pencatatan pajak dan memanfaatkan teknologi, BPPRD mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan tata kelola pajak dan menumbuhkan budaya transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pajak daerah.