Kementerian ATR/BPN Buka Layanan Pengaduan via WhatsApp, Catat Nomornya!

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah meluncurkan layanan hotline melalui aplikasi WhatsApp untuk menerima pengaduan dari masyarakat. Layanan ini dapat diakses di nomor WhatsApp 081110680000. Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang mudah dan cepat, masyarakat kini dapat menyampaikan keluhan atau pertanyaan terkait kebijakan atau pelayanan yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN dengan lebih efisien.

Layanan hotline ini aktif dari hari Senin hingga Jumat, dengan jam operasional mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Pada jam-jam tersebut, petugas siap menerima dan menanggapi pengaduan yang masuk melalui pesan teks. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan yang konstruktif dan memastikan bahwa setiap permasalahan yang dihadapi dapat ditangani dengan baik oleh instansi terkait.

Dengan adanya layanan ini, Kementerian ATR/BPN menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan penyelenggaraan kebijakan pertanahan dan tata ruang. Adanya akses mudah melalui WhatsApp diharapkan dapat mempercepat respons terhadap pengaduan serta menciptakan komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan warga negara.

Penggunaan layanan teks saja pada hotline ini dirancang untuk mempermudah komunikasi. Masyarakat tidak perlu khawatir untuk berbicara langsung, sehingga pelaporan pengaduan dapat dilakukan dengan lebih nyaman. Semua pengaduan yang disampaikan akan dicatat dan ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku, memastikan bahwa hak-hak masyarakat tetap terjaga.

Layanan hotline WhatsApp ini merupakan langkah positif untuk meningkatkan interaksi antara Kementerian ATR/BPN dan masyarakat. Dengan menyediakan saluran untuk menyampaikan pengaduan, diharapkan akan ada peningkatan dalam kualitas pelayanan publik. Masyarakat diundang untuk memanfaatkan layanan ini demi terciptanya tata kelola pertanahan yang lebih baik dan transparan di Indonesia.