BANIINNEWS

Inspektur Lampung Bayana Hadiri Rakornas Pengawasan Ormas.

Inspektorat Provinsi Lampung Hadiri Rakor Nasional, Dorong Sinergi Pengawasan Ormas dan Organisasi Politik Demi Stabilitas Daerah di Ballroom Hotel Akar, Bandar Lampung, pada Selasa (21/10/2025).

Baniinnews

10/23/20251 min read

Baniinnews — Bandar Lampung, Inspektur Provinsi Lampung, Dra. Bayana, M.Si., CGCAE, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.


Mengusung tema “Penguatan Sinergi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik dalam Menjaga Keamanan, Iklim Investasi, dan Stabilitas Ekonomi Nasional,” kegiatan ini menjadi forum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas politik dan sosial di daerah.


Rakor tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, yang menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat koordinasi bersama Forkopimda dan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi politik dan kemasyarakatan.


> “Sinergi antara pemerintah, Forkopimda, dan organisasi masyarakat menjadi kunci terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah. Melalui forum ini, kami berharap semua pihak dapat melakukan refleksi bersama agar tujuan pembangunan di Provinsi Lampung dapat terwujud dalam ekosistem yang kondusif,” ujar Jihan.




Wakil Gubernur juga menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap potensi tindakan premanisme dan anarkisme yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan iklim investasi daerah.


Sementara itu, Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, menilai kegiatan ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat peran pengawasan terhadap aktivitas organisasi kemasyarakatan dan politik.


Menurutnya, ormas dan organisasi politik memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial, serta diharapkan tetap berpegang pada tujuan pendirian yang konstruktif dan sesuai peraturan perundangan.


Rakor ini diakhiri dengan penegasan komitmen bersama seluruh peserta untuk membangun tata kelola pengawasan ormas dan organisasi politik yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik dan stabilitas pembangunan daerah.