Baniinnews — Bandar Lampung, Inspektorat Provinsi Lampung terus memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal itu diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Inspektur Provinsi Lampung, Dra. Bayana, M.Si., CGCAE, ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antarlembaga guna meningkatkan capaian MCP daerah.

Dalam arahannya, Bayana menegaskan bahwa keberhasilan penilaian MCP tidak hanya diukur dari kelengkapan data, tetapi juga dari komitmen nyata setiap OPD dalam menerapkan prinsip pencegahan korupsi di setiap lini kerja.

> “Kita tidak sekadar memenuhi target unggah dokumen, tetapi memastikan kualitas dan keakuratan data yang benar-benar mencerminkan praktik tata kelola yang baik,” tegasnya.

Bayana juga mengingatkan agar seluruh OPD menyelesaikan dan mengunggah seluruh dokumen MCP paling lambat 30 November 2025.

Sebagai informasi, MCP KPK merupakan sistem pelaporan berbasis pencegahan yang digunakan untuk memantau efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Tahun ini, terdapat delapan area fokus penilaian dengan 111 indikator kinerja, meliputi:

1. Perencanaan dan Penganggaran APBD

2. Pengadaan Barang dan Jasa

3. Pelayanan Publik

4. Manajemen ASN

5. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

6. Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah

7. Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

8. Tata Kelola Keuangan Daerah

Melalui kegiatan ini, Inspektorat Provinsi Lampung berharap sinergi lintas sektor dapat semakin kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas tinggi.

> “MCP bukan sekadar penilaian, tapi cermin komitmen kita untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih dari korupsi,” tutup Bayana.