Baniinnews, Bandar Lampung - Acara ini menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian Pekan Pendidikan Wartawan Lampung 2025, sebuah program yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman jurnalis terhadap isu-isu strategis yang mempengaruhi dunia pers.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pimpinan organisasi pers, akademisi, praktisi pajak, pengusaha media, serta para wartawan dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Diskusi berlangsung dalam suasana terbuka, dimana peserta dapat saling bertukar pandangan mengenai tantangan besar yang sedang dihadapi industri pers di tengah tekanan kebijakan perpajakan.

Dalam laporannya, Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah menyampaikan keprihatinan terkait kebijakan perpajakan yang selama ini dinilai belum sepenuhnya memperhatikan kondisi riil industri media, terutama media lokal. Ia menilai perusahaan pers masih diposisikan dalam kategori yang sama dengan perusahaan besar yang memiliki kapasitas finansial jauh lebih kuat.

Menurutnya, kondisi ini tidak hanya menambah beban operasional perusahaan media, tetapi juga berpotensi menurunkan kesejahteraan wartawan, yang merupakan ujung tombak penyampaian informasi kepada publik.

Wirahadikusumah juga menyoroti bahwa sejumlah negara telah menerapkan kebijakan perpajakan yang lebih akomodatif bagi industri pers, bahkan beberapa di antaranya memberikan insentif khusus hingga skema bebas pajak sebagai bentuk penghargaan terhadap pengetahuan, literasi publik, serta kebebasan informasi atau yang dikenal dengan konsep “no tax for knowledge”.

“Media bukan hanya entitas bisnis, tetapi juga institusi pengetahuan yang menopang demokrasi. Karena itu, perlakuan perpajakan yang lebih adil sangat dibutuhkan agar media bisa terus bertahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan dalam sambutannya menegaskan peran vital media sebagai pilar demokrasi. Ia menyampaikan bahwa media berfungsi sebagai ruang dialog, kontrol sosial, serta saluran informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat.

“Tanpa media yang sehat dan independen, publik bisa kehilangan ruang kontrol dan ruang dialog. Di sisi lain, negara membutuhkan pajak untuk pembangunan. Tantangan kita adalah menemukan titik keseimbangan agar kedua kepentingan ini saling menguatkan,” ujar Marindo.

Ia juga menggarisbawahi sejumlah tekanan yang sedang dihadapi industri media saat ini, seperti perubahan pola konsumsi informasi akibat perkembangan teknologi digital, persaingan ketat dengan platform daring global, hingga regulasi yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan ekosistem baru tersebut.

Marindo menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memahami betul bahwa keberlangsungan media memiliki dampak langsung terhadap kualitas informasi publik. Ketika perusahaan media menghadapi kesulitan, maka arus informasi yang kredibel, edukatif, dan akurat juga ikut menurun.

Melalui forum diskusi ini, Marindo berharap muncul gagasan-gagasan baru yang bisa menjadi bahan rekomendasi bersama. Pemerintah Provinsi Lampung, menurutnya, siap bersinergi dengan pemerintah pusat,borganisasi pers, pelaku industri media, serta akademisi untuk mencari formula kebijakan perpajakan yang lebih berpihak tanpa mengurangi kewajiban negara dalam pembangunan.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem pers yang sehat, berkelanjutan, dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan zaman.

Di akhir kegiatan, PWI Lampung memastikan hasil diskusi akan dirangkum menjadi sejumlah rekomendasi strategis yang nantinya disampaikan kepada Kementerian Keuangan, Dewan Pers, serta kementerian terkait lainnya. Tujuannya adalah agar suara media daerah dapat terdengar dan dipertimbangkan dalam proses perumusan kebijakan nasional yang berkaitan dengan perpajakan dan keberlangsungan media.