Heboh! LSM L@pakk Ungkap Dugaan Proyek Fiktif di BPTD II Lampung

Baniinnews - LAMPUNG, Ratusan massa dari Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (L@pakk) Lampung menggelar aksi demonstrasi di halaman Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung, Mereka menuntut Kementerian Perhubungan segera mengevaluasi kinerja institusi tersebut yang diduga sarat penyimpangan anggaran dalam program-program swakelola.

Aksi yang berlangsung sejak pagi itu dikawal aparat kepolisian. Massa membentangkan spanduk dan poster yang berisi kritik terhadap BPTD II Lampung serta tuntutan agar Kementerian Perhubungan dan aparat penegak hukum segera turun tangan.

Ketua Umum LSM L@pakk, Nova Hendra, dalam orasinya mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam penggunaan anggaran tahun 2024, khususnya dalam kegiatan swakelola yang dilakukan oleh BPTD II Lampung.

“Kami menduga ada rekayasa laporan pertanggungjawaban kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Semua ini kami temukan dalam hasil investigasi dan pengumpulan data selama beberapa bulan terakhir,” tegas Nova saat ditemui usai aksi.

Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif dan Pengadaan Tak Transparan. Menurut Nova, indikasi penyimpangan mulai terlihat dari laporan perjalanan dinas yang dinilai tidak transparan. Ia menyebut, tidak jelas berapa orang yang berangkat, durasi perjalanan, hingga detail penginapan dan transportasi.

“Bahkan, ada laporan perjalanan yang terindikasi fiktif. Ini jelas-jelas melanggar prinsip akuntabilitas dan berpotensi merugikan keuangan negara,” kata Nova.

Ia juga menyoroti pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai prosedur. Beberapa pekerjaan yang seharusnya melalui proses lelang, diduga justru dilakukan dengan modus meminjam nama perusahaan tertentu agar tampak legal secara administrasi.

Perawatan Mesin dan Gedung Diduga Bermasalah. Selain itu, L@pakk mencurigai adanya kejanggalan dalam kegiatan perawatan mesin dan gedung di lingkungan BPTD II Lampung. Nova menyebut bahwa kegiatan tersebut tidak dijalankan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan teknis (juklak-juknis) yang berlaku.

“Beberapa pekerjaan perawatan dilakukan tanpa perencanaan yang memadai dan justru menjadi celah penyimpangan,” ujarnya.

Tak hanya itu, L@pakk juga menyoroti penyewaan kendaraan dinas yang perusahaan rentalnya dianggap tidak jelas, serta adanya anggaran revisi dan biaya lembur yang diduga hanya dinikmati oleh segelintir pihak di internal BPTD.

Tuntut Evaluasi dan Sanksi Tegas Dalam aksinya, L@pakk mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera mengevaluasi kinerja BPTD II Lampung dan menindak tegas bila terbukti ada penyimpangan. Nova menegaskan bahwa bila diperlukan, Kepala BPTD II Lampung harus dicopot dari jabatannya.

“Kami minta Kemenhub tidak tutup mata. Jika terbukti ada penyimpangan, copot Kepala BPTD II Lampung. Jangan biarkan Lampung menjadi surga para koruptor,” ujarnya.

L@pakk juga mempertanyakan sikap aparat penegak hukum yang dinilai belum mengambil langkah konkret atas dugaan pelanggaran ini.

“Apakah penegak hukum akan terus tutup mata? Jangan sampai Lampung jadi ladang subur bagi praktik korupsi. Ini harus dihentikan,” tambahnya.

Upaya Konfirmasi, Hingga berita ini diturunkan, pihak BPTD II Lampung maupun perwakilan dari Kementerian Perhubungan belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan tersebut. Tim redaksi Hariandaerah.com masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk memperoleh klarifikasi dan hak jawab secara seimbang.

Editor: (tim baniinnews)

Reporter: (brozeff)

Foto: Dok. L@pakk