Gubernur Lampung Rakor Pemberantasan Korupsi 2025

Baniinnews-Bandar Lampung, pemerintahan Provinsi Lampung, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal tegaskan komitmen pemberantasan korupsi secara struktural dan transformasi budaya birokrasi bersih, transparan, serta berorientasi pelayanan dalam Rakor Pemberantasan Korupsi 2025. Pemprov dorong digitalisasi dan kolaborasi lintas sektor sebagai strategi utama.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengawal agenda reformasi birokrasi dengan komitmen pemberantasan korupsi secara struktural dan membangun ulang budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan.

Gubernur Mirza menggarisbawahi transformasi budaya birokrasi menjadi titik tekan Pemprov Lampung dalam mengawal agenda reformasi birokrasi.

Ia mengungkapkan digitalisasi layanan publik, yang dinilai efektif dalam mengurangi potensi penyimpangan.

Sebagai bagian dari strategi digitalisasi, Pemprov Lampung telah mengembangkan aplikasi Lampung-In, yakni platform layanan digital terpadu yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan seperti layanan administrasi kependudukan, perizinan, informasi pengaduan publik, layanan kesehatan, pendidikan, hingga laporan kinerja pemerintah daerah.

Mari kita jadikan Lampung sebagai role model provinsi yang menginspirasi, berani, bersih, dan bertanggung jawab. Jangan sampai kita lengah. Karena seperti kata pepatah, kejujuran mungkin tidak membuat kita cepat sampai, tapi pasti membuat kita tiba dengan selamat.

Gubernur Mirza juga mengangkat pentingnya kolaborasi antar pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama lintas sektor, yang menuntut pola pikir kolaboratif.

Sebagai informasi, capaian Provinsi Lampung dalam program Monitoring, Controlling and Prevention (MCP) yang digagas KPK mendapatkan skor 87,48 hingga tahun 2024 dan Lampung menunjukkan tren positif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan penguatan sistem integritas.