Baniinnews, Bandar Lampung - Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dengan fokus pembahasan pada upaya pengendalian inflasi serta percepatan realisasi belanja pemerintah daerah guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, realisasi belanja daerah berperan penting sebagai salah satu penggerak utama ekonomi nasional, karena menjaga sirkulasi uang di masyarakat dan menstimulasi kegiatan ekonomi sektor swasta.

Mendagri menyampaikan bahwa hingga 30 September 2025, rata-rata realisasi pendapatan daerah nasional telah mencapai 70,27%, meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 67,82%. Namun demikian, realisasi belanja daerah baru mencapai 56,07%, sedikit menurun dari 57,20% pada tahun sebelumnya.

Dalam kesempatan tersebut, Provinsi Lampung dilaporkan mencatatkan realisasi pendapatan sebesar 62,11% dan realisasi belanja sebesar 61,69% hingga akhir September 2025. Capaian tersebut menunjukkan keseimbangan yang baik antara pendapatan dan pengeluaran, sekaligus mencerminkan kehati-hatian Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga tata kelola fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Tingkat inflasi Provinsi Lampung pada periode yang sama tercatat hanya 1,2 persen, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 2,65 persen. Angka ini menjadi salah satu yang terendah di Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa kebijakan dan koordinasi antarinstansi di daerah berjalan efektif.