Baniinnews - BANDARLAMPUNG, Suasana di kantor DPRD Kota Bandar Lampung mendadak ramai pada hari Rabu, 12 November 2025. Puluhan anggota Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (L@pak) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD setempat.Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan dugaan keterlibatan seorang oknum anggota DPRD dengan inisial HT dalam proyek revitalisasi sejumlah sekolah dasar di Kota Bandar Lampung. Ketua Lapak, Nova Handra, dalam orasinya, mengungkapkan bahwa lembaganya telah menerima berbagai aduan dari masyarakat dan pekerja lapangan terkait adanya intervensi politik dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi dan revitalisasi sekolah.Proyek-proyek yang didanai oleh anggaran pemerintah pusat ini diduga dikendalikan oleh oknum-oknum tertentu di lingkungan legislatif. Beberapa sekolah yang disebutkan terlibat adalah SDN 1 Rajabasa (Rp 1.068.982.000), SDN 2 Rajabasa (Rp 2.059.100.000), SDN 1 Pinang Jaya (Rp 1.977.985.978), SDN 1 Pengajaran (Rp 733.462.892), SDN 2 Batu Putu (Rp 779.000.000), dan SMPN 23 Bandar Lampung (Rp 515.000.000). Total nilai proyek revitalisasi sekolah di Kota Bandar Lampung mencapai 70 miliar rupiah, dengan banyak proyek lain yang juga berjalan."Kami memperoleh laporan mengenai dugaan keterlibatan oknum anggota dewan dalam proyek revitalisasi di beberapa sekolah, termasuk SDN 1 Rajabasa, SDN 2 Rajabasa, dan SDN 2 Batu Putu. Ini jelas merusak prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik," seru Nova Handra selama berorasi.Oleh karena itu, pihaknya mendesak pimpinan DPRD untuk bertindak tegas dengan melakukan klarifikasi dan penyelidikan terhadap anggota dewan yang diduga terlibat. Menurut Lapak, jika hal ini dibiarkan, akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif sebagai pengawas pemerintahan."Apabila DPRD tidak bertindak, ini bisa menjadi preseden buruk. Kami menuntut agar semua pihak yang terlibat diproses secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui siapa di balik proyek-proyek pendidikan ini," tegasnya.Aksi massa ini direspons langsung oleh perwakilan Komisi IV DPRD, yaitu Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandar Lampung, Dewi Mayang Suri, Agus Purwanto dari Fraksi Demokrat, dan Sulistiani dari Fraksi PKS, yang menerima aspirasi pengunjuk rasa.Menurut Mayang, pihaknya telah menemui para demonstran dan mengakui bahwa mereka telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa sekolah dan menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pembangunan tersebut."Kami memang sudah melakukan sidak. Namun, untuk memanggil pihak-pihak terkait bukanlah kewenangan kami secara langsung. Proses tersebut berada di tangan Badan Kehormatan (BK) DPRD," jelas Dewi Mayang Suri.Mayang menegaskan bahwa Fraksi Gerindra mendukung transparansi dan siap mendorong agar lembaga legislatif bersih dari penyalahgunaan wewenang. Ia juga berjanji akan menyampaikan aspirasi massa Lapak kepada pimpinan dewan agar dapat dibahas secara resmi dalam rapat internal DPRD.Di lokasi yang sama, Yuhadi, anggota DPRD dari Fraksi Golkar sekaligus Ketua Badan Kehormatan (BK), turut memberikan tanggapan. Ia berpendapat bahwa setiap tuduhan harus didukung oleh bukti kuat sebelum DPRD mengambil tindakan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap anggota dewan yang disebut terlibat."Yang jelas, harus ada bukti yang kuat. Jika memang benar ada keterlibatan oknum dewan, kami siap memanggil kepala sekolah maupun anggota dewan yang bersangkutan," tegasnya.Pantauan di lapangan menunjukkan, massa aksi membawa spanduk bertuliskan "Komisi IV Harus Transparan Revitalisasi Sekolah Bandar Lampung" dan "Periksa Para Kepala Sekolah Penerima Bantuan Revitalisasi Kota Bandar Lampung".