Bupati Hamartoni menghadiri Musrenbang RKPD Tahun 2026 serta Forum Konsultasi Publik RPJMD Tahun 2025-2029.

Baniinnews - Lampung Utara, Memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat sangat bergantung pada pemerintah daerah di Indonesia, khususnya dalam administrasi kecamatan. Mengingat hal ini, kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si; bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, Wakil Bupati, Romli, S.Kom., S.H., M.H. Partisipasi dalam Musrenbang RKPD tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik RPJMD tahun 2025-2029 menunjukkan dedikasi terhadap perencanaan yang inklusif dan keterlibatan masyarakat.

Musrenbang, yang terkadang dikenal sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan, merupakan pertemuan tahunan yang penting dalam siklus perencanaan pemerintah Indonesia. Musrenbang membantu menggabungkan tujuan lingkungan dengan tujuan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, kehadiran orang-orang penting seperti Bupati dan Wakil Bupati menyoroti perlunya pemimpin yang berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan masyarakat. Hal ini mencerminkan gaya pemerintahan yang kooperatif di mana proyek pembangunan memberikan prioritas utama pada pendapat konstituen.

Pejabat pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk mengumpulkan data, memperhatikan masukan masyarakat, dan menyusun rencana yang secara langsung menjawab kebutuhan yang diidentifikasi dalam Musrenbang RKPD tahun 2026. Proses demokrasi ini menjamin bahwa keadaan sosial ekonomi dan aspirasi daerah tercermin dalam rencana pembangunan, bukan hanya dari inisiatif dari atas ke bawah. Keterlibatan Forkopimda—yaitu pejabat militer dan polisi—semakin menegaskan fokus pada keamanan dan stabilitas sebagai elemen dasar dalam perencanaan pembangunan.

Selain itu, yang penting untuk perencanaan jangka panjang dan implementasi kebijakan adalah forum konsultasi publik untuk RPJMD 2025-2029. RPJMD, atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, menguraikan tujuan pembangunan jangka menengah suatu daerah, dan menawarkan peta jalan yang memandu keputusan kebijakan dan investasi selama lima tahun. Melibatkan warga dalam proses ini membantu membangun transparansi dan akuntabilitas, sehingga mendorong kepemilikan publik atas tujuan pembangunan dan dengan demikian memperkuat kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Acara pada tanggal 25 Maret 2025 di Ruang Tapis Setdakab, Lampung Utara, lebih dari sekadar pertemuan seremonial, tetapi juga konfrontasi mendesak terhadap masalah dan kemungkinan yang dihadapi kabupaten tersebut. Ini menunjukkan kepemimpinan yang responsif yang menganggap pemerintahan yang baik bergantung pada masukan publik. Bidang-bidang penting untuk investasi—termasuk infrastruktur, pendidikan, perawatan kesehatan, dan pembangunan ekonomi—dapat diidentifikasi dari pertemuan-pertemuan tersebut, yang sangat penting untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Singkatnya, Bupati Dr. secara aktif berpartisipasi dalam berbagai acara termasuk Musrenbang RKPD dan diskusi publik menunjukkan tren yang baik bagi Lampung Utara. Sebagaimana ditegaskan dalam pertemuan-pertemuan tersebut, fokus pada kerja sama, keterlibatan masyarakat, dan perencanaan jangka panjang menetapkan standar bagi pemerintahan daerah yang efisien. Prinsip-prinsip inklusivitas, keterbukaan, dan daya tanggap akan menjadi krusial untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi Lampung Utara dan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang memberi manfaat bagi seluruh penduduknya menjelang tahun 2026 dan seterusnya.